Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan secara konseptual bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Peradilan Tata
usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah
melewati tenggang waktu dengan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Adapun permasalahan yang dibahas adalah Apakah Pengadilan Tata Usaha
Negara dapat menerima Gugatan yang telah melewati tenggang waktu dan
Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan
pendekatan study kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah
primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah melewati
tenggang waktu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukannya suatu gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan yang sangat penting,
karena apabila jangka waktu terlewatkan maka Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) tidak dapat diganggu gugat lagi sekalipun KTUN yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku