Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum adat merupakan suatu hukum yang masih eksis sampai dengan hari ini
dan diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai macam peraturan perundanganperundangan, dalam kenyatannya pengakuan terhadap hukum adat ini merupakan
bagian dari pada suatu implementasi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat. Pada penerapan Hukum adat ini terdapat suatu temuan terkait dengan penggunaan
Titah Raja yang digunakan sebagai suatu dasar hukum pemberian sanksi hukum
cambuk bagi pelaku Miras pada Desa/Negeri Kabauw Kabupaten Maluku Tengah
tanpa melaui suatu proses peradilan adat.
Permasalahan yang diambil adalah bagaimana kekuatan hukum dari Titah Raja.
1. Apakah “Titah Raja” merupakan sebuah produk hukum? 2. Apakah “Titah Raja”
memliki kekuatan hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan
bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi
kepustakaan. Analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif.
Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan 1. Kedudukan Titah Raja/Perintah
Raja sebagai suatu Produk Hukum di Desa/Negeri Kabauw Kabupaten Maluku Tenagh
Provinsi Maluku dapat dilihat berdasarkan Karakteristik Produk Hukum, Dasar
Pemberlakuan Desa Adat di Maluku dan Titah Raja/Perintah Raja dalam Prakteknya
di Maluku. 2. Kekuatan Mengikat Titah Raja/Perintah Raja sebagai produk hukum
pada Desa/Negeri Kabauw Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dilihat
berdasarkan ketaatan masyarakat untuk menjalankan Titah Raja/Perintah Raja yang
diukur berdasarkan Daya Laku Produk Hukum, Daya Guna Produk Hukum, Daya Ikat
Titah Raja dan Daya Laku Titah Raja