Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penerapan Delik Adat Di Desa Klis Maluku Barat Daya Terhadap Perbuatan Perselingkuhan
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Penerapan Delik Adat Di Desa Klis Maluku Barat Daya Terhadap Perbuatan Perselingkuhan

Rinando Laumaly - Nama Orang;

Pada prinsipnya konteks hukum adat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1),
Pasal 10 ayat (1) dan sampai Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah meletakan dasar eksistensi hukum
pidana adat, seta hal ini juga secara kostitusional meupakan penjabaran dari Pasal
18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun
secara real pengakuan tehadap hal tesebut besifat semu, hal ini dikarnakan sifat
dari peradilan adat tesebut yang tidak diatur secara textual sebagai suatu regel
baik secara normatif maupun secara formal.
Berdasarkan hal tesebut maka pelu diketahui bahwa yang menjadi
problematikanya ialah bagaimana eksistensi dari peadilan adat dalam
menanggulangi suatu delic adat tekususnya tehadap masalah tata cara dan
efktifitasnya. Untuk itu dalam penulisan ini betujuan untuk menjelaskan mengenai
tata cara dan efktifitas peadilan adat dalam menanggulangi suatu delic adat atau
dalam hal ini peselingkuhan. Dan untuk menunjangnya maka metode yang
digunakan ialah metode penelitian hukum empiris, dengan artian penlisan yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam
hukum positif dengan tinjauan di lapangn.
Beanjak dari pemasalahan tesebut diketahui bahwa secara umum tata cara
atau prosedur penyelesaiannya telah ditentukan dalam tiga tahap yakni tahap awal,
tahap penetapan sanksi, seta tahap pelaksanaan sanksi, yang kemudian ketiga
tahap ini dilakukan dalam kkurun waktu yang di tentukan bedasarkan prinsip
musyawarah mufakat. Dan tekait dengan keefktifannya hal ini dapat dilihat dari
proses penyelesaiannya yang dimana inisyatif dari kelompok masyarakat adat
untuk menyelesaikannyadan inisyatif dari pelaku yang juga menjadi kuncinya.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SP.1576 LAU p
SP.1576 LAU p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1576 LAU p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2022
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1576
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?