Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum
terhadap warga Negara yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun penganiayaan
baik sebagai pelaku maupun sebgai korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa dan membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku
tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam hukum pidana di
Indonesia serta menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap
pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.
Pendekatan masalah yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan,
pendekatan analisa konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum ayng dipakai
yakni bahan hukum primer serta sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan studi
kepustakaan serta teknik pengolahan dan analisis bahan hukum melalui cara deskripsi
dengan memakai metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengaturan perlindungan hukum
terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam
peraturan perundang-undangan belum diatur secara jelas karena pengaturan
perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan bagi korban menjadi
pelaku tindak pidana masih terpisah, dimana pengaturan bagi korban dan pelaku
tindak pidana diatur masing-masing di dalam peraturan perundang-undagan hukum
pidana di Indonesia dan Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana
yang menjadi korban penganiayaan massa meliputi pelayanan medis dan restitusi,
Pelayanan medis diberikan kepada korban tindak pidana dengan menjalani perawatan
di Rumah Sakit dan Restitusi yaitu pemberian ganti rugi yang diberikan
terdakwa/pelaku kepada korban tindak pidana karena walaupun pelaku tindak pidana
yang kemudian menjadi korban maka perlindungan dapat diberikan sebagai
perwujudan perlindungan HAM