Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa merupakan dasar untuk melakukan penyelesaian sengketa
melalui jalur non litigasi atau diluar Pengadilan, dalam masyarakat adat Negeri
Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah mengenal sumpah
adat sebagai sistim penyelesaian sengketa tanah secara adat. Jadi tradisi adat yang
dilakukan oleh Pemerintah adat Negeri Pelauw yang diwakili oleh tokoh agama
berperan sebagai hakim adat dalam memutuskan hasil sengketa tanah secara
sumpah adat. Putusan dari sumpah adat ini dituangkan dalam bentuk lisan atau
tidak tertulis. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah
apakah hasil putusan tersebut dapat mengikat para pihak yang bersengketa dan
menggunakan sumpah adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sehingga tidak
akan terjadi komplain di kemudian hari ?
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer, sumber
data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan
cara mewawancarai para pihak secara langsung di lapangan, kemudian data diolah
dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah kekuatan mengikat sumpah adat sebagai
alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa tanah di Negeri
Pelauw yaitu mengikat para pihak yang bersengketa walaupun putusan dibuat oleh
Pemerintah Negeri Pelauw yang diwakili oleh tokoh agama dalam hal ini Imam
Masjid Negeri Pelauw dalam bentuk lisan namun terikat dengan para pihak yang
bersengketa, bahkan putusan dari sumpah adat sampai kepada generasi mereka
yang akan datang. Berdasarkan pengamatan yang Penulis lakukan pada saat
penelitian, para pihak yang pernah melakukan penyelesaian sengketa melalui
sumpah adat dari dulu sampai sekarang tidak ada yang komplain karena putusan
dari sumpah adat ini bersifat final.