Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Salah satu hak konsumen sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UndangUndang perlindungan konsumen adalah hak atas kenyamanan. Konsumen sebagai
pengguna jasa restoran termasuk di dalamnya juga ada penyandang disabilitas
yang berhak atas aksesibilitas sebagaimana di atur dalam Pasal 18 UndangUndang penyandang disabilitas. Tetapi kenyataan, yang terjadi bahwa masih
banyak restoran di kota Ambon yang ternyata belum melaksanakan kewajiban
penyediaan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini yang melatar
belakangi sehingga penulisan ini dibuat dengan permasalahan yaitu
tanggungjawab pelaku usaha atas penyediaan aksesibilitas, dan sanksi hukum bagi
pelaku usaha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha
terhadap konsumen dan mempertimbangkan menyelesaikan perselisihan antara
pelaku usaha dan konsumen penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dalam sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dianalisa
secara preskriptif.
Hasil penelitian ini memperlihatkan kondisi agar dapat segera membentuk
tindakan dalam pengawasan serta pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29
ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) kepada pelaku usaha di dalam pelayanan publik
seperti restoran, untuk menjamin hak-hak konsumen yang diatur dalam UndangUndang perlindungan konsumen. Penegakan peraturan melalui sanksi hukum
sehingga terpenuhinya hak-hak konsumen benar-benar terpenuhi. Menurut
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang, atau
dengan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.