Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sengketa Laut Cina Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke 21,
dimana Cina, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara
tak langsung. Pada mulanya, Republik Rakyat Cina menyatakan bahwa mereka
punya kedaulatan atas perairan Cina Selatan bahkan mereka mengklaim adanya
pemukiman di kepulauan tersebut sejak dinasti-dinasti terdahulu. Sengketa
tersebut perlu adanya upaya penyelesaian secara damai. Hukum Internasional
(UNCLOS 1982) menegaskan bahwa setiap perselisihan antar negara wajib
diselesaikan secara damai.
Penelitian ini mengambil permasalahan: 1. Apakah konflik Amerika
Serikat-Cina berpotensi mengancam stabilitas di Laut Cina Selatan? 2. Bagaimana
upaya diplomasi ASEAN untuk meredam potensi konflik di Laut Cina Selatan?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, teknik pengumpulan
bahan hukum berupa studi kasus dan norma atau kaidah dasar, kepustakaan
buku,dan jurnal maupun teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang
diangkat. Kemudian bahan hukum penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif.
Hasil dari penelitian dalam menangani sengketa di wilayah Laut Cina
Selatan, ASEAN bertumpu pada DOC (Declaration Of The Conduct Of Parties In
The South China Sea) dan juga forum Kerjasama lainnya seperti ASEAN
Regional Forum (ARF) dan Treaty of amity and cooperation in southest asia
(TAC). DOC adalah dokumen politik bersama pertama yang dikeluarkan oleh
negara-negara anggota ASEAN dan Cina pada isu sengketa Laut Cina Selatan.
Dokumen ini mencerminkan konsensus yang dicapai oleh semua pihak untuk
mencari solusi damai dan melakukan Kerjasama dalam rangka menjaga stabilitas
di wilayah Laut Cina Selatan. Dibawah prinsip-prinsip yang diakui secara
universal dalam Hukum Internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.