Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

World Food Programme atau yang disingkat dengan WFP merupakan organisasi khusus
dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang bekerjasama dengan Food Agriculture Organization
bertujuan untuk menangani krisis pangan, kelaparan, kaadaan darurat secara cepat dalam
penyediaan pangan di negara-negara berkembang yang mengalami krisis pangan seperti Sudan,
Irak, Nigeria dan saat ini di Afghanistan. WFP telah bekerja terus menerus di Afghanistan sejak
1963, dan aktif di 34 provinsi. Pada tahun 2013 fokus WFP telah bergeser dari bantuan darurat
untuk rehabilitas dan pemulihan, WFP membantu hampir 3,5 juta orang pada saat itu, terutama di
daerah terpencil, yang mengalami krisis pangan dan di daerah pedesaan.
Hak atas pangan diatur dalam pasal 25 ayat 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang
dimana disebutkan bahwa ”setiap manusia memiliki hak atas kehidupan yang layak untuk
kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya termasuk pangan”
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi WFP dalam struktur organisasi
Perserikatan Bangsa Bangsa, dan untuk mengetahui tanggung jawab WFP dalam penanganan
krisis pangan di negara berkonflik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu, penelitian hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam menjalankan program kemanusiaan oleh
WFP tidak selalu benjalan dengan lancar ada pula hambatan dan tantangan yang harus dihadapi
oleh WFP dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupa ketidakstabilan politik dalam suatu
negara, keterbatasan akses wilayah, dimana sulitnya akses jalan menuju lokasi yang akan di
bantu, serta pendanaan yang sangat terbatas. Program utama WFP dalam mengatasi krisis pangan
di Afghanistan adalah School Meals, jatah Take Home, Food for Training, dan Food for Work.