Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perang merupakan kondisi dimana ada beberapa negara yang saling
melakukan serangan fisik serta psikis dan menimbulkan korban dari berbagai
kalangan. Blokade yang digunakan sebagai metode berperang tak luput dari korban
yang berstatus sebagai penduduk sipil pada wilayah terblokade. Adapun dari
permasalahan yang diteliti yakni; bagaimana pengaturan mengenai blokade dalam
hukum humaniter internasional dan bagaimana implikasi penerapan blokade terhadap
rakyat sipil di suatu wilayah konflik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan
dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku,
kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskripsi dan diberi kesimpulan.
Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan sumber bahan
berdasarkan studi pustaka yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan blokade
dapat bersifat efektif jika implementasinya sesuai dengan peraturan hukum humaniter
internasional dalam Declaration of Paris tahun 1856 sebagai pengikat dan efektifitas
dari blokade, Declaration of London tahun 1909 mengatur penjaminan hak-hak negara
netral, Konvensi Jenewa tahun 1949 mengatur ketentuan pengiriman bantuan
kemanusiaan pada saat blokade di daerah konflik, San Remo Manual tahun 1994
sebagai pendapat para ahli hukum mengenai blokade yang menjadi acuan para hakim
untuk menemukan suatau hukum dan merupakan sumber hukum internasional
tambahan. Implikasi blokade berakibat banyaknya kerugian dan korban jiwa. Maka,
harus ada ketentuan hukum khusus sebagai rambu dasar untuk melengkapi ketentuan
berkaitan dengan blokade yang sudah ada sebelumnya. Diperlukan juga peran
organisasi internasional dalam hal ini PBB atau organisasi regional dimana konflik itu
berada untuk pengawasan, pemberian sanksi yang tegas serta harus adanya komitmen
dari setiap negara (para pihak) dalam menerapkan blokade.