Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Masyarakat semakin pandai memanfaatkan media yang ada untuk
menggunakan hak mereka yaitu mengekspresikan pendapat salah satunya dengan
petisi online. Petisi online adalah surat atau pernyataan elektronik dari masyarakat
kepada pihak berwenang terhadap suatu masalah. Petisi online merupakan media
yang mampu memfasilitasi masyarkat untuk menyuarakan pendapatnya namun
penggunaan petisi online menjadi salah satu tuntutan pada pemerintah karena
belum adanya peraturan perundang-undangan tentang petisi online.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan
mengenai pengaturan hukum petisi online sebagai kebebasan berpendapat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan implikasi petisi online sebagai kebebasan
berpendapat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi bagaimana aktualisasi jalannya petisi online sebagai
media aspirasi digital dapat merepresentasikan dan berjalan sesuai fungsinya guna
mencerminkan kebebasan berpendapat dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan. Penulisaan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif.
Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum
yang di dapat adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui
pengumpulan data berupa studi literatur melalui berbagai jurnal dan media pustaka
lainnya, penelitian ini di analisa dalam bentuk kualitatif.
Hasil dari penelitian ini diidentifikasi bahwa petisi online merupakan surat
elektronik yang saat ini populer dikalangan masyarakat. Namun Indonesia belum
memiliki regulasi khusus mengenai tentang petisi online. Impikasi yang diperoleh
dari platform petisi online mampu memfasilitasi sekaligus melibatkan warga negara
dalam menyuarakan pendapat mereka dan secara aktif dalam menjalankan peran
warga negara dengan melaksanakan demokrasi langsung yaitu masyarakat
berpartisipasi dalam pengurusan pengelolaan publik.