Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga
Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan
Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih
dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu
bidang tanah baik sebagian atau keseluruhannya dengan para pemilik yang bersangkutan
memiliki surat atau dokumen tanda bukti yang sama seperti sebuah sertifikat. kejadian tersebut
dapat dinyatakan sebagai terbitnya sertifikat ganda yakni sertifikat yang lebih dari satu
kepemilikan dibidang tanah yang sama.
Berdasarkan latar belakang tersebut dan penulis menemukan bahwa adanya isu hukum.
Maka penulis dapat merumuskan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat
dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) terhadap munculnya sertifikat ganda dan
akibat hukum dari sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam
penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian
ini menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara
dikumpulkan dan dikelompokan menurut bagiannya masing-masing baik hukum primer,
sekunder maupun hukum tersier. keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara
kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung
jawab terhadap sertifikat yang dikeluarkan terkait dengan kewenangan mengeluarkan sertifikat
ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional bertanggungjawab
secara mutlak diterbitkannya sertifikat ganda sebagai akibat dari kealpaan karena
ketidakcermatan badan pertanahan nasional. Sistem tanggung jawab mutlak tersebut
mengharuskan Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab baik ke dalam maupun keluar
pengadilan jika terjadi gugatan mengenai hak atas tanah. Akibat hukum dari terbitnya sertifikat
ganda yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah menimbulkan ketidakpastian
hukum karena terdapat lebih dari satu sertifikat dibidang tanah yang sama, kerugian kedua
belah pihak yang bersengketa terutama bagi yang dinyatakan kalah dalam persidangan dan
dapat dibatalkannya sertifikat yang terbukti cacat administrasi atau sengaja didaftarkan
kembali.