Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Kasus Perusakan Hutan Adat Negeri Sabuai)
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Kasus Perusakan Hutan Adat Negeri Sabuai)

Sofia Jaflean - Nama Orang;

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan perusakan hutan akibat
kejahatan Illegal Logging masih jauh dari rasa keadilan dan kepuasan bagi
masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi dan mendapat perhatian serius dari
berbagai pihak dalam proses penegakan hukum pidannya adalah kasus perusakan
hutan adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur
yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur (SBM).
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah
yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan bahan hukum prmer sekunder
dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara.
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum pidana dalam
kasus perusakan hutan adat di Desa Sabuai dimulai dengan proses
penyenyelidikan oleh Balai GAKKUM Wilayah Maluku Papua selama satu tahun.
Selanjutnya Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur mengambil alih kasus
tersebut dan melakukan penyidikan tambahan serta melakukan penuntutan.
Setelah dilimpahkan ke Pengadilan Dataran Hunimua, perkara kemudian
diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dan menjatuhkan hukuman 1,2 Tahun
penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/Pld.B/LH/2021/PN Dth.
Proses penegakan hukum ini pada tahapan penyidikan telah melewati ketentuan
waktu penyidikan selama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Kendala yang
dihadapi dalam menangani perkara perusakan hutan adat di negeri Sabuai adalah
kurangnya jumlah personil penyidik PPNS, belum ada aturan berupa penetapan
hutan Sabuai sebagai hutan adat, jarak lokasi terjadinya tindak pidana yang jauh
dan proses pembuktian serta pengamanan barang bukti.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SP.1564 JAF p
SP.1564 JAF p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1564 JAF p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2022
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1564
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Penegakan Hukum
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?