Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan perusakan hutan akibat
kejahatan Illegal Logging masih jauh dari rasa keadilan dan kepuasan bagi
masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi dan mendapat perhatian serius dari
berbagai pihak dalam proses penegakan hukum pidannya adalah kasus perusakan
hutan adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur
yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur (SBM).
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah
yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan bahan hukum prmer sekunder
dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara.
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum pidana dalam
kasus perusakan hutan adat di Desa Sabuai dimulai dengan proses
penyenyelidikan oleh Balai GAKKUM Wilayah Maluku Papua selama satu tahun.
Selanjutnya Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur mengambil alih kasus
tersebut dan melakukan penyidikan tambahan serta melakukan penuntutan.
Setelah dilimpahkan ke Pengadilan Dataran Hunimua, perkara kemudian
diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dan menjatuhkan hukuman 1,2 Tahun
penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/Pld.B/LH/2021/PN Dth.
Proses penegakan hukum ini pada tahapan penyidikan telah melewati ketentuan
waktu penyidikan selama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Kendala yang
dihadapi dalam menangani perkara perusakan hutan adat di negeri Sabuai adalah
kurangnya jumlah personil penyidik PPNS, belum ada aturan berupa penetapan
hutan Sabuai sebagai hutan adat, jarak lokasi terjadinya tindak pidana yang jauh
dan proses pembuktian serta pengamanan barang bukti.