Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Delik adat (tindak pidana adat) dalam kedudukannya di sistem hukum pidana
Indonesia sampai sekarang masih belum diatur secara ekplisit. Namun dalam
kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa delik adat masih hidup dalam
masyarakat Indonesia sejalan dengan hidupnya hukum adat yang didalmnya
mencakup hukum pidana adat di tiap-tiap daerahnya, yang sebagaimana diketahui
bahwa Indonesia masih sangat kental akan budaya yang didalmnya termasuk hukum
adat. Hal yang sama juga terjadi di Papua Barat khususnya di Manokwari diamana
delik adat itu sendiri masih hidup dalam masyarakatnya. Artikel ini untuk
menjelaskan kedudukan delik adat dalam sistem hukum pidana Indonesia dan
bagaimana proses penanganan tindak pidana menggunakan hukum pidana adat di
Manokwari.
Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi
kepustakaan yang kemudian disajikan dengan menggunakan teknik penelitian
deskriptif yaitu menganalisis dan menjelaskan temuan-temuan dari studi pustaka
yang ada, didukung dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah pertama, dalam sistem hukum
pidana di Indonesia memang belum mengatur delik pidana secara jelas, namun
dalam berbagai aturan masih nampak pengakuan yang diberikan kepada hukum adat
yang mana tidak dapat dilepaspisahkan dari hukum pidana adat yang mengatur
mengenai delik adat itu sendiri. Kedua proses penanganan tindakan yang dianggap
sebagai delik adat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang berkonflik serta tokohtokoh adat menggunakan cara damai namun tetap dengan dijatuhkannya sanksi adat
yang diberikah atas kesepakatan kedua belah pihak yang didasarkan atas hati Nurani
dan pertimbangan lainnya.