Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Wilayah udara suatu Negara merupakan ruang udara yang berada di atas
wilayah laut pedalaman, wilayah daratan, laut teritorial, dan juga wilayah laut
suatu Negara kepulauan. Berdasarkan adagium romawi, kedaulatan suatu Negara
di ruang udaranya adalah sampai dengan ketinggian tidak terbatas. . Dalam pasal
1 Konvesi Paris 1919 yang di kuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 menegaskan
bahwa suatu Negara mempunyai kedaulatan yang eksklusif dan penuh atas ruang
udara yang dimilikinya. Negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan kewenangan
yang penuh untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya. Yang dimaksud
dengan penuh dan eksklusif menunjukan betapa besarnya kedaulatan yang
dimiliki suatu Negara atas ruang udaranya. Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian hukum ini adalah
penelitian hukum yuridis normatif. Nama lain dari penelitian hukum normative ini
adalah penelitian hukum doktrinal yang di sebut juga sebagai penelitian
perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini di lakukan atau di
tunjukann hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang
lain.
Pengaturan tentang kedaulatan Negara di ruang udara menurut hukum
internasional telah di rumuskan dengan jelas dan tegas dalam berbagai konvensi
internasional baik konfensi Chicago 1944 ataupun konvensi paris 1919 pengaturan- pengaturan tersebut menjadi rujukan bagi Negara untuk terapkanya di dalam wilayah
hukum nasionalnya dengan memperhatikan atau dengan mempertimbangkan aturan- aturan hukum internasional yang juga mengatur tentang kedaulatan Negara di ruang
udara. sulitnya penjatuhan sanksi kepada personal (pilot), karena pihak
operatornya adalah badan hukum asing yang berada di luar yurisdiksi dan wilayah
teritorial Indonesia.