Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pencemaran lingkungan pada wilayah laut bersumber dari aktivitas manusia
dalam menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu akibat industri
pertambangan baik itu pertambangan dari darat maupun di lautan, pencemaran
laut akibat industri pertambangan sangat berdampak luas terhadap segala
ekosistem di laut dan berpengaruh juga terhadap penghidupan masyarakat pesisir
terutama para nelayan. Pencemaran lingkungan laut juga terjadi sampai melintasi
wilayah perbatasan. Untuk itu masalah ini harus dikaji berdasarkan pengaturan
hukum lingkungan Internasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan-bahan kepustakaan
yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undangundang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum
melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif normatif
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan tentang
perlindungan dan tanggung jawab negara terhadap pencemaran laut, sudah secara
tegas diatur dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) 1982 dan Deklarasi Stolckhom tahun 1972 tentang Lingkungan
Hidup. Bentuk tanggung jawab yang terdapat pada suatu kasus pencemaran lintas
batas negara adalah tanggung jawab mutlak (strict liability). Penyelesaian
Sengketa Internasional dapat dilakukan dengan banyak cara selama cara tersebut
tidak bertentangan dengan Piagam PBB, yaitu cara-cara damai. Setiap
pelanggaran hukum internasional yang tidak ada alasan penghapus kesalahan,
sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya.