Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Maxyenty - Nama Orang;

Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas tidak lepas dari permasalahan baik
kesalahan pribadi maupun kesalahan karena jabatan. Isu hukum dalam kajian ini adalah
Bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan Bagaimana
perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi
administrasi TNI? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur
pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI seta untuk mengetahui dan menganalisis
perlindungan hukum bagi prajurut TNI yang melakukan pelanggran sesuai substansi sanksi
administrasi TNI pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual
approach). Dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait
dan beberapa literatur sebagai sumber bahan hukum sekunder melalui teknik pengumpulan bahan
hukum kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif.
Melalui penelitian ini ditemukan bahwa terdapat prosedur dalam penjatuhan sanksi
administrasi yang diterapkan pada dasarnya digolongkan menjadi dua golongan pelanggaran yang
sanksi administrasinya disesuaikan dengan golongannya, serta jabatannya pun menjadi salah satu
yang membedakan pemberian sanksi administrasi seperti sanksi administrasi Perwira akan berbeda
dengan Bintara/Tamtama. dan perlindungan hukum prajurit yang akan dijatuhi sanksi administrasi
dapat terwujud dengan penerapan sanksi berdasarkan asas – asas hukum yang adil, sebagaimana
telah dicantumkan yaitu Asas Mendidik, Asas Keterbukaan, Asas Keseimbangan, Asas Keadilan,
Asas Kesetaraan.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.464 MAX p
SH.464 MAX p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.464 MAX p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2022
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.464
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Perlindungan Hukum
Prosedur
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?