Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada
dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang dirubah dengan
Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan sah harus dilakukan
menurut hukum agama dan kemudian dicatatkan pada instansi yang berhak
mencatat bagi yang beragam islam adalah KUA dan untuk yang beraga selain
islam pada lembaga KCS apabila perkawinan itu dilakukan sesuai aturan hukum
dikatakan sah namun bila perkawinan tidak dilakukan sesuai aturan hukum
perkawinan maka perkawinan tidaklah sah dan bagi yang menikahkan para pihak
ini harus mempunyai kewenangan untuk itu, namun dalam masyarakat tertentu
perkawinan dilakukan oleh pemuka agama yang tidak mempunyai kewenangan
menurut hukum untuk menikahkan orang bagaimana hukum melihat ini
Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif.
Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan
Teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui cara deskripsi dengan
menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa bila para pihak dalam hal ini pemuka
agama menikahkan para pihak tanpa rekomendasi atau ijin dari KUA maka
perkawinan itu dianggap tidak sah karena tidak sesuai aturan untuk
melangsungkan perkawinan haruslah ada laporan para pihak ke KUA kemudian
akan diadakan penelitian oleh petugas KUA kemudian bila tidak ada halangan
perkawinan baru pengumuman ditempelkan dan setelah itu baru pasangan
dinikahkan oleh petugas yang berhak menikahkan dan bila ada para tokoh agama
yang menikahkan tanpa ijin atau rekomendasi dari KUA maka yang bersangkutan
dapat diberi sanksi pidana berdasarkan undang-undangan pencatat nikah, talak
dan rujuk