Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Otniel M Neyte - Nama Orang;

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak
terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas
negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak
dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, Secara historis,
perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melangar hak
asasi manusia. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis kebijakan
hukum pidana terhadap perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
normatif. Pendekatan masalah yang dugunakan adalah pendekatan perundangundangan, konsep dan kasus. Sumber bahan hokum yakni bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
maupun pengumpulan data dari putusan pengadilan. Analisis bahan hokum
dianalisis dengan mengunakan metode kualitatif
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Hukum Pidana Terhadap
Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari aspek regulasi telah
dilakukan dengan beberapa aturan hukum yang dibuat pemerintah antara lain
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia disamping regulasi yang dibuat oleh masing-masing instansi terkait
lainnya Namun dalam kenyataannya proses penegakan hukum mengalami
hambatan karena tindak pidana perdagangan orang terjadi karena berbagai aspek
di kuar hukum yang turut mempengaruhi


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SP.1539 NEY k
SP.1539 NEY k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1539 NEY k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2022
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1539
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Kebijakan Hukum Pidana
Korban
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?