Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak
terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas
negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak
dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, Secara historis,
perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melangar hak
asasi manusia. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis kebijakan
hukum pidana terhadap perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
normatif. Pendekatan masalah yang dugunakan adalah pendekatan perundangundangan, konsep dan kasus. Sumber bahan hokum yakni bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
maupun pengumpulan data dari putusan pengadilan. Analisis bahan hokum
dianalisis dengan mengunakan metode kualitatif
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Hukum Pidana Terhadap
Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari aspek regulasi telah
dilakukan dengan beberapa aturan hukum yang dibuat pemerintah antara lain
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia disamping regulasi yang dibuat oleh masing-masing instansi terkait
lainnya Namun dalam kenyataannya proses penegakan hukum mengalami
hambatan karena tindak pidana perdagangan orang terjadi karena berbagai aspek
di kuar hukum yang turut mempengaruhi