Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam pengangkutan laut, penumpang berhak mendapatkan perlindungan
hukum dari perusahaan pengangkutan. Namun sekarang ini pengangkut mengabaikan
tanggung jawabnya dalam menyediakan fasilitas penumpang diatas kapal seperti
tempat duduk walaupun sudah membeli karcis atau tiket dikarenakan tempat duduk
diatas kapal yang sudah penuh. dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang
No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 40 ayat (1).
Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang
digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan
bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan library research,
selanjutnya dianalisis dengan secara kualitatif.
Berdarasrkan hasil penelitian, saat ini tanggung jawab pengangkut belum
maksimal dalam menyediakan fasilitas penumpang diatas kapal dikarenakan karcis
yang disediakan melebihi jumlah kursi yang ada diatas kapal sehingga sebagian
penumpang tidak mendapatkan fasilitas yang nyaman dan aman seperti tempat duduk
yang merupakan haknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 40 ayat (1). Dengan demikan pihak pengangkut
harus menyediakan karcis hanya berdasarkan jumlah tempat duduk di dalam kapal.
Hal ini juga tidak terlepas dari peran Syahbandar selaku badan pengawasan karena
dirasa belum maksimal dalam menjalankan kewenangannya sehingga masih terdapat
penumpang gelap dan calo yang memicu lebihnya muatan daripada karcis yang
disediakan oleh pengangkut. Untuk itu Syahbandar harus bersifat proaktif dalam hal
pengawasan penjualan karcis penumpang sehingga tidak terjadi kelebihan muatan
diatas kapal