Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perlindugan Tenaga Kerja Tanpa Kontrak Kerja Pada Kapal Penagkap Ikan (bobo) Milik CV. Tehoru
Penanda Bagikan

SKRIPSI PERDATA

Perlindugan Tenaga Kerja Tanpa Kontrak Kerja Pada Kapal Penagkap Ikan (bobo) Milik CV. Tehoru

Nila J Mahulette - Nama Orang;

Perlindugan Tenaga Kerja yang bekerja tanpa adanya Kontrak kerja pada
kapal penagkap ikan milik CV Tehoru. Dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan antara
pekerja dan pengusaha perusahaan harus selalu ada kontrak atau perjanjian kerja.
Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV
Tentang Ketenagakerjaan.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganasilis bagaimana
tanggung jawab pengupahan kepada tenaga kerja penangkap ikan oleh CV Tehoru
sebagai pemberi kerja dan bentuk perlindungan tenaga kerja yang berkerja tanpa
adanya kontrak kerja. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (liblary
research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengunakan bahan hukum yang
berupa peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep
(conseptual approach) sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.
CV Tehoru memakai sistem upah satuan waktu dan upah satuan hasil. Upah
satuan waktu dapat diberikan oleh pengusaha berdasarkan waktu kerja yaitu, hitungan
jam, hari atau perbulan, sedangkan upah satuan hasil dapat diberikan sesuai dengan
perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Walaupun besarnya upah berdasarkan
satuan hasil dan satuan waktu tetap juga sebuah perusahaan harus juga menganut
system hokum yang mengatur tentang upah minimum yang di atur oleh pemerintah
pusat ataupun pemerintah daerah.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SE.803 MAH p
SE.803 MAH p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.803 MAH p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2022
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SE.803
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?