Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penggunaan pesawat tanpa awak (drone) dalam konflik bersenjata marak terjadi saat
ini. Pro kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata masih
sering bermunculan hingga saat ini. Disatu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak sebaiknya
dilarang untuk digunakan dalam kondisi apapun mengingat akuransi penggunaanya disaat
konflik masih dipertanyakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji
penggunaan pesawat tanpa awak dan akiba hukumnya menurut hukum humaniter.
Adapun masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penggunaan pesawat tanpa awak
dan akibatnya menurut hukum humaniter.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan jalan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada. Pendekatan masalah
yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan
kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik
analisis kualitatif normatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penggunaan pesawat tanpa awak dalam
konflik bersenjata dapat dikatakan tidak legal dikarenakan penggunaannya dalam perang
belum memenuhi prinsip-prinisip dasar hukum humaniter internasional antara lain prinsip
proporsionalitas dan prinsip pembedaan (distinction). Prinsip proporsionalitas ini sendiri
diperjelas dalam Hague Regulations tahun 1907 dalam pasal 23 huruf (e) yang menyatakan
bahwa secara khusus dilarang untuk menggunakan senjata, proyektil, atau material yang
diperkirakan dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Sedangkan penggunaan
pesawat tanpa awak sebagai alat pengintai sah-sah saja selama hanya digunakan sebagai
alat pengintai ataupun pengawasan.