Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum Humaniter mengatur tentang larangan penggunaan senjata-senjata
seperti proyektil-proyektil dan peralatan perang lain dan penggunaan peluru dum
dum. Peluru ini dirancang untuk memperluas dampak atau luka yang kadangkadang
hingga dua kali lebih lebar dibandingkan peluru biasa. Peluru Dum dum
yang digunakan di buat untuk beperang berakibat fatal untuk tiap pihak yang
beperang untuk itu peluru dum dum ini sangat berbahaya untuk digunakan dan di
dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 melarang penggunaan peluru ini.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan
Hukum Tersier. teknik pengumpulan tersebut melalui studi kepustakaan dan
selanjutnya analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh
baik dari penelitian Pustaka.
Pengaturan hukum humaniter untuk menjamin hak-hak orang-orang dalam
daerah konflik dan membatasi kekuasan pihak yang berperang guna tidak
melakukan tindakan yang diluar batas kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan
itu para pihak tidak melakukan kekejaman atau kekerasan, karena dalam konflik
bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan dengan
menggunakan peluru Dum-Dum. Larangan Penggunaan peluru Dum-dum di atur
dalam Deklarasi Deng Haag II tentang peluru dum-dum serta Konvensi Deng Haag
IV tahun 1899 beserta Annex tentang pengaturan mengenai hukum dan kebiasaan
perang di darat. Larangan Penggunaan Peluru Dum-Dum dalam perang harus di
tindak sesuai dengan deklarasi Den Haag II Tentang Peluru dum-dum, agar pihak
yang berperang tidak lagi menjadikan Peluru Dum-Dum sebagai senjata utama
dalam beperang.