Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Aturan mengenai penggunaan CCTV sebagai alat penerapan denda tilang di Indonesia telah berlaku, tilang elektronik dengan alat CCTV merupakan media yang cukup efektif yang bertujuan untuk menghilangkan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman CCTV dan membayar denda sesuai dengan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 hanya saja aturan tersebut sampai saat ini belum dapat terealisasikan secara merata di seluruh Indonesia dan salah satunya yaitu pada Provinsi Maluku khususnya pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Masalah yang dikaji dalam penulisan ini yaitu kendala-kendala penggunaan CCTV dalam penerapan denda tilang di traffic light studi pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan metode yang digunakan dalam menganalisis dan membahas yaitu penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (field research) selain itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan CCTV dalam penerapan denda tilang di traffic light pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yaitu alat CCTV yang digunakan sebagai alat penerapan denda tilang tersebut sampai saat ini belum didapatkan dari Mabes Polri.