Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh BNN
Provinsi Maluku. Mengingat bahwa Maluku adalah Provinsi dengan wilayah
kepulauan, dibangunlah satu kantor utama di Provinsi Maluku untuk bersama- sama
dengan Polda menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di dalam Provinsi
Maluku yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku yang menjalani
tugas dan wewenang untuk mencegah, memberantas, dan merehabilitasi para pecandu
dan pengedar narkoba tersebut. Tetapi dengan luas wilayah yang begitu sulit untuk
dijangkau menjadi kendala yang begitu sulit karena dari sebelas kabupaten yang ada
hanya terdapat beberapa saja kantor cabang BNNP Maluku di Kabupaten/Kota di
Maluku, sedangkan di kabupaten lain yang mempunyai jumlah penduduk yang begitu
banyak dan juga luas wilayah kabupaten yang begitu besar belum memiliki kantor
cabang BNNP disana hal ini menjadikan penyelundupan dan pengedaran narkoba
semakin sulit ditangani karena masih mengharapkan kepada kepolisian untuk
menjangkau dan menangani masalah tersebut.
Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian
bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, sekunder, tersier, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah
bersifat kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku
yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam
penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor wilayah. Undang- undang No. 35
tahun 2009 didalam praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan di
dalam masyarakat sehingga substansi undang-undang tersebut tidak responsif
terhadap jenis narkotika baru.