Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pengaturan Mengenai Regestrasi Bendera Kapal Ikan Sebagai Wujud Penegakan Hukum
Penanda Bagikan

SKRIPSI KELAUTAN INTERNASIONAL

Pengaturan Mengenai Regestrasi Bendera Kapal Ikan Sebagai Wujud Penegakan Hukum

Mustamin Rumalolas - Nama Orang;

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kapal penangkap ikan berbendera Filipina,
Malaysia dan bendera Taiwan. kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilaya
peraiaran nasional Negara Republik Indonesia, tanpa melakukan pendaftaran registrasi
bendera kapal sesuai dengan Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 35 (a) dan pasal
36 dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No. 5/Permen-KP/2009 pendaftran dan
Penandaan kapal perikanan pasal 2 dan pasal 5 yang mengatur mengenai registrasi bendera
kapal Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan
membahas bagimana pengaturan registrasi bendera kapal ikan sebagai wujud penegakan
Hukum.
Adapun jenis penilitian yaitu yuridis normatif sedangkan pendekatan yang digunakan
penulis adalah deskriptif analisis dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang –
undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.
Peraturan mengenai Registrasi Bendera Kapal ikan telah diatur Undang – Undang
Nomor 45 tahun 2009 Pasal 35 (a) dan Pasal 36, dan Pasal 117 ayat 2 Unndang-Undang No
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.
5/Permen-KP/2009 tentang pendaftran dan Penandaan kapal perikanan Pasal 2 dan Pasal 5
yang mengatur mengenai registrasi bendera kapal Indonesia dan juga pasal 91 dan 92
UNCLOS 1982, keempat ketentuan hukum tersebut saling berkaitan dalam pengaturan
registrasi bendera kapal ikan. Sehingga perlu dilakukan peningkatan penataan penegakan
hukum secara sistematis, konsisten dan tegas pada pelanggaran registrasi bendera kapal ikan
yang terjadi maupun luasnya wilayah perairan Indonesia dan zona tambahan yang perlu
dicukup dan dijangkau.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SI.292 RUM p
SI.292 RUM p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.292 RUM p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SI.292
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Penegakan Hukum
Pengaturan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?