Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun
prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI
juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam
KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya.Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No
25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk
menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap
prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku
disiplin”.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe
penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan
hukum melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi
dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, disimpulkan bahwa Pemberian sanksi hukum disiplin militer akan
sangat efektif dan menimbulkan efek jera karena adanya konsekuensi penahanan
sampai pada pemecatan ataupun diberhentikan secara tidak hormat dari institusi
TNI yang menjadi titik penting supaya jera para pelaku pelanggaran ataupun
sebagai contoh bagi anggota yang lain supaya tidak melakukan tindakan yang sama.
Dan dalam konsekuensi yuridis hakim dalam hal ini adalah ANKUM terhadap
anggota TNI dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara disiplin
militer sudah sesuai dengan ketetapan Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang
Hukum Disiplin Militer maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
(Undang-undang No 39 Tahun 1947). Serta perlunya diadakan pembaharuan sistem
hukum peradilan militer berdasarkan azas keadilan yaitu lebih khusus aturan hukum
pidana umum dijadikan pedoman bagi aturan hukum militer terkhusus persamaan
dimuka hukum serta harus adanya pengawasan terhadap Ankum dalam
menjatuhkan sanksi agar terciptanya rasa keadilan dan efek jera yang mutlak
terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin militer