Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Filipina merupakan salah satu negara yang memberikan hukuman serius kepada pelaku
kejahatan narkoba. Perang melawan narkoba merupakan kebijakan yang dilakukan oleh presiden
Filipina yakni Duterte untuk memberantas kejahatan narkoba. Para korban yang merupakan
tersangka pemakai dan pengedar narkoba ditangkap dan ditembak hingga kehilangan nyawa
tanpa adanya suatu proses peradilan dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal
tersebut melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1)
DUHAM 1948.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaturan
tentang pengedar dan pemakai narkoba sebagai kejahatan diatur dalam Hukum Internasional
serta Hukum Nasional Filipina dan apakah kebijakan Negara Filipina dalam melakukan
penembakan mati pelaku kejahatan narkoba bertentangan dengan Instrumen Hukum
Internasional. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengaturan tentang pengedar dan pemakai
narkoba diatur dalam Hukum Internasional dan juga diatur dalam hukum Nasional Filipina. Dan
kebijakan negara Filipina war on drugs (perang melawan narkoba) dengan Melakukan
penembakan mati pelaku kejahatan narkoba bertentangan dengan Instrumen Hukum
Internasional, yakni pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama hak untuk hidup. Karena
itu seseorang tidak bisa dibunuh secara semena-mena serta tidak dapat dihukum sebelum adanya
suatu putusan pengadilan untuk tuduhan atas kesalahan yang diperbuat. Dengan demikian
diharapkan agar kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Filipina yakni war on drugs (perang
melawan narkoba) lebih mengutamakan Hak Asasi Manusia dengan lebih diperhatikan lagi
aturan mengenai HAM.