Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD
Prov. Maluku dari Partai Gerindra atas nama John Lewerissa dalam pemilihan legislatif
tahun 2019. Pemalsuan surat inipun terjadi antara Robby Gaspersz dan John Lewerissa
dalam dokumen rekapan pemungutan suara C1. Secara yuridis tindak pidana
pemalsuan yang terjadi merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Pasal
263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa
penerapan hukum dan alasan penghentian dalam perkara pemalsuan bukti C-1 rekapan
pada proses pemilihan legislatif. Adapun tipe penelitian bersifat yuridis-normatif,
pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan
hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan dan analisis bahan
hukum melalui studi kepustakaan dan Teknik penulisan bahan hukum secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap perkara
pemalsuan bukti C-1 rekapan pada proses pemilihan legislatif antara saudara Robby
Gaszpers dan John Lewerissa ialah berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 551 UU
Pemilu. Dasar pemberhentian penyidikan pemalsuan bukti C-1 rekapan pada proses
pemilihan legislatif adalah merupakan bagain dari tindak pidana pemilu yang
notabenenya adalah tindak pidana khusus dengan instansi yang berwenang
menghentikan penyidikan perkara pemalsuan rekapan C1 pemilihan legislatif adalah
pengawas pemilu (Bawaslu), penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum yang terdiri
dari sentra gakumdu.