Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan seharusnya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan,namun faktanya yang terjadi di lapangan lebih
khusus,Kabupaten Kepulauan Aru,terkait dengan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan
bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah.Oleh sebab itu maka
dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan,teristimewa di tingkat kabupaten/ kota khususnya
di Kabupaten Kepulauan Aru,maka perlu dilakukan kajian pada aspek peraturan perundangundangan
tersebut karena dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis ternyata informasi
yang di temukan bahwa secara kontekstual,isi dari pasal-pasal yang terkait dengan pengelolaan
hutan lindung pada PP 6/2007 jo PP 3/2008,relatif mudah dipahami,namun jika kita lihat pada
PP 38/2007,masih terdapat ketimpangan pembagian wewenang antar pemerintah
pusat,pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota,sehingga dari hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
tentang pemanfaatan hutan lindung dan implementasinya dikabupaten/kota khususnya di
Kabupaten Kepulauan Aru,Provinsi Maluku.