SKRIPSI HTN/HAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum

---

Pegawai Negeri Sipil yang adalah Aparatur Sipil Negara memiliki peranan
penting guna menjalankan setiap administrasi dan melaksanakan kebijakan publik
yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan. Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan kepala pemerintahan di
wilayahnya, serta berwenang untuk melakukan tindakan jika kedapatan ASN
melakukan pelanggaran. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah
terdapat Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melanjutkan/melaksanakan
rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang telah menetapkan putusan
kepada terdakwa ketidak netralan Pemilihan Umum, sehingga tidak ada kejelasan
hukum yang berlaku kepada ASN yang tidak netral.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mengetahui konsekuensi
hukum terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melaksanakan
rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan diharapkan dapat bermanfaat
untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan hal ini. Jenis penelitian yang
digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa setiap ASN yang tidak netral dalam
pemilu harus dijatuhi sangsi hukum yang jelas dan kewenangan PPK harus
dipindahkan kepada pejabat non politik agar tidak ada kepentingan di dalamnya.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.447 MAH n

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2019

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.447

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Netralitas
Aparatur Sipil Negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar