Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Urgensi Ratifikasi konvensi ILO nomor 169
Tahun 1989 dan implementasinya di Indonesia, Indigenous People No. 169 Tahun 1989
merupakan salah satu solusi di Indonesia, dalam konvensi ini terdapat banyak aturan yang
melindungi mereke khususnya dalam pemenuhan hak-hak setiap aspek kehidupan seperti hak
atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan hingga kepada hubungan
masyarakat adat di Negara perbatasan. Hak-hak yang ada dalam Indigenous People merupakan
bagian dari Hak Asasi Manusia karena setiap manusia memiliki Hak Asasi yan memberikan
jaminan akan kehidupanya dan harus ditegakan serta di junjung tinggi bagi siapapun disamping
itu ada pencerahanan bagi masyarakat adat Indonesia yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
dimana putusan tersebut mengeluarkan hutan adat dari hutan Negara dan memasukanya kedalam
hutan hak hal ini memberikan kegembiraan bagi masyarakat hukum adat.
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan
peraturan Perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Tipe penulisan yang digunakan
adalah bersifat deskritif analisis, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bahan hukum primer dan sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh
penulis adalah studi kepustakaan .
Hasil penelitian ini, bahwa kedudukan Indigenous People dalam hukum internasional
yaitu organisasi PBB dan organisasi Buruh Internasional atau ILO (Internasional Labour
Organization) mengakui bahwa penetapan dan perlindungan hak Indigenous People merupakan
bagian yang penting dari hak Hak Asasi Manusia dan layak diperhatikan masyarakat
internasional dan penerapan konvensi ILO di Indonesia ada 4 peraturan hukum yaitu : Peraturan
hukum, penegak hukum, pelaksanaan hukum, dan hubungan industrial serta yang ingin
disampaikan bahwa dalam penerapan Konvensi ILO di Indonesia masih ada beberapa hal yang
harus dikaji kembali oleh Pemerintah.