Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pembatalan Sertifikat hak atas tanah adalah pembatalan suatu hak atas tanah karena
penerima hak tidak memenuhui syarat yang ditetapkan dalam keputusan hak atau terdapat
kekeliruan dalam surat keputusan pemberi yang bersangkutan. Pembatalan Sertifikat atas tanah
Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan
(Permen Agraria/BPN 9/1999).
PembatalanSertifikatHakMilikAtas Tanah Nomor 345 Tahun 2002 Di
DesaBatuMerahKecamatanSirimau Kota Ambon, merupakanpermasalahan yang terjadi.
AdapuntujuandaripenelitianiniadalahuntukmengkajidanmenganalisisBagaimana prosedur
pembatalan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA)
danFaktor-faktor apa yang menyebabkan BPN tidak membatalkan putusan Mahkamah Agung
(MA). Metode yang
digunakanadalahmetodepenelitianyuridisnormatifdenganmenggunakanpendekatanundangundangdanjugapendekatankonseptual.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahawa prosedur pembatalan sertifkat hak milik atas tanah
memiliki hukum judex juris dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun
2005 Tentang Penetepan Daerah Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di negeri batu
merah. dan dalam faktor sertifikat nomor 345 tahun 2002 bahwa Badan Pertanahan Nasional
telah menetapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305PK/Pdt/2016.