Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Telah mengatur mengenai pengawasan-penindakan yang harus dilaksanakan oleh
keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. tetapi dalam
kenyataanya banyak warga negara asing yang masuk dan bekerja di indonesia tanpa
memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut menimbulkan dua permasalahan yaitu pengaturan tentang masuk keluarnya
warga negara asing menurut hukum keimigrasian dan Penegakan hukum keimigrasian
terhadap warga negara asing yang masuk secara ilegal ke indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat
prespektif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach), Sumber bahan hukum yang dipergunakan
dalam penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi
penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk dilakukan
penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas
permasalahan. Pengelolaan dan analisa bahan hukum yang digunakan untuk
menganalisis bagaimana pemanfaatan bahan hukum yang telah terkumpul untuk
digunakan dalam pemecahan masaah penelitian.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah
mengatur berbagai macam peraturan mengenai pengawasan dan penegakan
hukum terhadap orang asing yang masuk maupun keluar negara Indonesia. dari
segi pengawasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
telah membagi bentuk pengawasan keimigrasian menjadi 2 yaitu: Pengawasan
Administrasi dan Pengawasan operasional. Dua bentuk pengawasan tersebut
merupakan upaya keimigrasian dalam menanggulangi pelanggaran orang asing
yang masuk maupun keluar negara Indonesia secara illegal. Dari segi sanksi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Telah mengatur secara maksimal
mengenai sanksi hukum ketika kedapatan orang asing yang masuk maupun
keluar negara Indonesia secara ilegal. Sedangkan dalam penegakan hukum
keimigrasian tidak dijalankan dengan maksimal dalam hal ini mengenai
pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian oleh petugas keimigrasian yang
menyebabkan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara
asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal tanpa memiliki kelengkapan
dokumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian.