Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pembelian secara online sangat membantu konsumen yang membeli barang
dengan menggunakan handphone tanpa harus pergi ketempat pelaku usaha. Dengan
adanya marketplace secara online memudahkan pelaku usaha menjual barang dan
jasa kepada konsumen. Di dalam Proses terjadinya perjanjian jual beli secara online
antara pelaku usaha dengan konsumen seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janji.
Timbulnya wanprestasi dalam perjanjian jual beli sangat merugikan pelaku usaha dan
konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan
produk hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi
hak-hak atau kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha untuk tercapainya keadilan
dan kepastian hukum.
Adapun jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau penelitian
kepustakaan yang disebut juga sebagai penelitian hokum doctrinal, karena penelitian
ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan
hokum yang lain. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analistis.
Selanjutnya dikaji secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang diangkat
dalam penulisan.
Pasal 19 dan Pasal 23 UUPK merupakan tanggungjawab Pelaku usaha
Bukalapak atas tindakan wanprestasi dari pelaku usaha. Pasal 1243 KUHP
menyebutkan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap
Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui
waktu yang telah ditentukan”. Penggantian biaya ganti rugi harus dilakukan oleh
pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukannya terhadap konsumen. Pelaku usaha
Bukalapak harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Adanya
itikad baik sangat diperlukan pelaku usaha Bukalapak terhadap ibu yenny agar
terhindar dari kerugian.