Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penyebaran pandemic Covid 19 yang saat ini terjadi haruslah ditangani
dengan cepat dan tepat oleh pemerintah salah satunya untuk membatasi
pergerakan masyarakat. Pemerintah Kota Ambon pula mengeluarkan Peraturan
Walikota Ambon Nomor. 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa
Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Di Kota Ambon sebagai
sarana agar masyarakat mematuhi ketentuan ini yang salah satunya ialah
penggunaan masker dan pembatasan aktivitas. Meningkatnya ketidak-kesadaran
masyarakat Kota Ambon terhadap peraturan Walikota Ambon seringkali menjadi
dampak melonjaknya Covid 19 sehingga sanksi denda haruslah diterpakan dengan
cepat dan tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji
mekanisme penerapan sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran protokol Covid
19 di Kota Ambon serta mengkaji dan menjelaskan faktor penghambat sanksi
denda terhadap pelaku pelanggaran protokol Covid 19 di Kota Ambon.
Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan
tipe penelitian ini tergolong tipe deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan bahan
hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni
Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.
Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penerapan sanksi
denda ialah melalui penetapan surat denda dan melalui jalur atau sarana
pengadilan serta faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda ialah faktor
alam seperti keadaan cuac, faktor ekonomi serta faktor ketidakpuasan masyarakat
dalam penerapan sanksi denda.