Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kesatuan masyarakat hukum adat di Pulau Buru terbagi menjadi beberapa wilayah dengan berpusat pada suatu wilayah tertentu. Dimana, pemimpin di tingkat Regenschaap disebut dengan gelar Jou atau Raja sebagaimana di Maluku Tengah. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat juga sistem pemerintahan desa yang terdapat kepala desa dan staf pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Untuk mengkaji dan mengetahui sistem pemerintahan desa di kabupaten buru selatan masih didasarkan pada nilai-nilai hukum adat atakah tidak. 2) Untuk mengkaji dan mengetahui sistem pemerintahan desa di kabupaten buru selatan. Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif.
Sistem pemerintahan desa di kabupaten buru selatan masih memiliki nilai-nilai adat istiadat yang disebut dengan istilah Fena yang terdiri (marga-marga) menyatukan diri dalam suatu persekutuan, dan memiliki pemimpin tertinggi yang disebut dengan Mat Gugul. 2) Sistem pemerintahan desa di Kabupaten Buru Selatan dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community (desa adat) dengan local self government (desa), dimana suatu terdapat Fena yang dipimpin oleh seorang kepala kampung, yang didampingi oleh lembaga Saniri yang terdiri dari para Geb’ha (soa) dan soa mewakili marga yang juga disebut dengan Fena.Selain itu, juga terdapat pemerintahan Regenschaap yang dapat juga disebut sebagai pemimpin di wilayah teritorial yang dipimpin oleh Jou atau Raja. Suatu Regenschaap membawahi beberapa kampung.