Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari
kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin
hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan
manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Sumber
daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri memiliki
kerusakan yang umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah
lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran
udara, air, dan tanah dan lain sebagainya. Penegakan Hukum Pidana merupakan
bagian penting dalam proses penegakan hukum persoalan sumber daya alam yang
berkaitan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Tipe penelitian
yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber Bahan Hukum yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa Bahan
Hukum yang menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam
pengelolaan sumber daya alam belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari struktur
hukumnya yaitu produk peradilan tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa
keadilan masyarakat, kelemahan dalam hal infrastuktur penegak hukum, oknum
pejabat lingkungan yang melakukan tindak pidana lingkungan dalam berbagai
variannya, dan kegagalan birokrasi pemerintah karena tidak sensitif terhadap premispremis
ekologis. Sedangkan dari substansi hukum, karena secara horizontal banyak
kebijakan yang tumpang tindih dan tidak berpihak pada kepentingan lingkungan, baik
dalam perumusan maupun dalam penerapannya. Sedangkan kultur hukum meliputi
adanya persepsi dari aparat penegak hukum bahwa kasus lingkungan merupakan
kasus biasa, masih buruknya budaya hukum, kurangnya sosialiasi kepada masyarakat
terkait hukum lingkungan, dan kondisi keterpurukan ekonomi