Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasis ebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU Nomor 10 tahun1998 tentang perbankan ‘Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya’.Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam keedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Sejalan dengan pasal diatas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Ototritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan data pribadi nasabah bank yang dijual oleh oknum pegawai bank tanpa persetujuan dari nasabah bank maupun pihak-pihak yang berwenang tanpa memperhatikan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Informasi Pribadi Konsumen. Hasil yang diperoleh dari Penulisan ini adalah Penulis menemukan bentuk pelanggaran hukum data pribadi nasabah perbankan yang dilakukan oleh oknum pegawai bank itu sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin nasabah yang bersangkutan serta upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah bank.