Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI KELAUTAN INTERNASIONAL

Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Piagam Charter Asean

Abdul K Nurlette - Nama Orang;

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengajukan gugatan pengujian Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 mei 2011, yang diterima secara legal oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 juni 2011. Gugatan para pemohon terhadap uji materi terkait Undang-undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Piagam Charter Asean terhadap Undang-undang Dasar 1945 dengan Nomor Perkara “33/PUU-IX/2011”, kemudian menimbulkan sebuah polemik/peristiwa hukum baru di Mahkamah Konstitusi, yang kewenangannya hanya dapat menguji Undang-undang Nasional melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sesuai dengan ketentuan atas kewenangannya yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 tepatnya pada pasal 24 C ayat (1).
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Nromatif. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yang di gunakan adalah Undang-undang, kepustakaan, dokumen-dokumen dan pendapat ahli.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa ada sejumlah masalah yang prinsipil dan spesifik baik secara teoritis maupun praktis terhadap kewenangan, kedudukan dan status terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Piagam Charter Asean, yang notabene merupakan produk dari Hukum Internasional (Undang-undang Ratifikasi). Tidak terlepas pula peran Mahkamah Konstitusi terkait pemegang kuasa kewenangan untuk menguji Undnag-undang terhadap Undnag-undang Dasar 1945, dengan bukti diterimanya gugatan pemohon beserta implikasi yang akan muncul terhadap tatanan hukum nasional (Yurisprudensi). yang bagi penulis harus dikembangkan dan ditelaah secara dekonstruktif, kongkrit dan konsisten agar tidak menimbulkan benturan-benturan baru dikemudian hari.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SI.268 NUR t
SI.268 NUR t1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.268 NUR t
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SI.268
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Mahkamah Konstitusi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?