Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengajukan gugatan pengujian Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 mei 2011, yang diterima secara legal oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 juni 2011. Gugatan para pemohon terhadap uji materi terkait Undang-undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Piagam Charter Asean terhadap Undang-undang Dasar 1945 dengan Nomor Perkara “33/PUU-IX/2011”, kemudian menimbulkan sebuah polemik/peristiwa hukum baru di Mahkamah Konstitusi, yang kewenangannya hanya dapat menguji Undang-undang Nasional melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sesuai dengan ketentuan atas kewenangannya yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 tepatnya pada pasal 24 C ayat (1).
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Nromatif. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yang di gunakan adalah Undang-undang, kepustakaan, dokumen-dokumen dan pendapat ahli.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa ada sejumlah masalah yang prinsipil dan spesifik baik secara teoritis maupun praktis terhadap kewenangan, kedudukan dan status terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Piagam Charter Asean, yang notabene merupakan produk dari Hukum Internasional (Undang-undang Ratifikasi). Tidak terlepas pula peran Mahkamah Konstitusi terkait pemegang kuasa kewenangan untuk menguji Undnag-undang terhadap Undnag-undang Dasar 1945, dengan bukti diterimanya gugatan pemohon beserta implikasi yang akan muncul terhadap tatanan hukum nasional (Yurisprudensi). yang bagi penulis harus dikembangkan dan ditelaah secara dekonstruktif, kongkrit dan konsisten agar tidak menimbulkan benturan-benturan baru dikemudian hari.