Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam perkembangannya tindak ujaran kebencian melalui media sosial bila hanya ditanggulangi oleh penegak hukum formal yang dalam hal ini hanyalah penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam peradilan pidana atau lebih khususnya ialah penyidik Polri maka cenderung terdapat kendala-kendala yang diakibatkan oleh area of no enfiorcement, untuk itu dalam penanggulangannya perlu suatu koordinasi antara pihak-pihak terkait yang kemudian diatur secara substansial sehingga dalam penegakan tindak pidana ujaran kebencian dapat dilakukan secara total enforcement.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini bertujuan untuk mencari dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak ujaran kebencian guna untuk mencari dan menggali landasan bertindak bagi penyidik Polri maupun instansi-instansi terkait yang secara substansial dapat berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam penegakan tindak pidana ujaran kebencian meluui media sosial.
Dengan demikian dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui koordinasi anatar penyidik Polri dengan Instansi terkait dalam penegakan tindak pidana Ujaran kebencian melaui media sosial. Yang kemudian koordinasi yang dimaksudkan yakni koordinasi secara substansial atau dengan artian bahwa koordinasi yang secara normatif dapat dilakukan oleh Penyidik polri dengan lembaga terkait lainnya karena secara substansial hal tersebut telah diatur dan telah menjadi landasan bagi setiap penegak hukum maupun instansi terkait guna untuk menghindarinya area of no enforcement dalam penegakannya serta dapat dilakukannya penegakan secara total enforcement.