Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kedudukan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dimasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Kedudukan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dimasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Jasman Kelderak - Nama Orang;

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Diseasi 2019, (COVID-19). Terdapat suatu problematika hukum
dalam Instruksi tersebut karena juga mengatur pemberhentian bagi kepala daerah.
Sementara berkaitan dengan pemberhentian kepala daerah dalam Pasal 78 (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak
mengatur terkait pemberhentian kepala daerah apabila melanggar peraturan
ataupun instruksi dari Mendagri.
Tujuan Penilitian ini adalah untuk menganalisa kewenangan Menteri
Dalam Negeri dalam memberhentikan Kepala Daerah berdasarkan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020. Metode Penelitian ini adalah
penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Undang – Undang
(statute approach) dan pendekatan konseptual. Sumber data yang dibutuhkan
adalah data primer dan data sekunder.
Hasil dari peniltian ini adalah bahwa (1) Instruksi Menteri sebagai aturan
kebijakan maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk dilakakukan
pemberhentian terhadap kepala Daerah yang tidak menjalankan kewajibannya
dengan baik dalam penanganan Covid-19 oleh Mentri dalam negeri...(2) Instruksi
Menteri Dalam Negeri memiliki daya laku bilah telah diundangkannya dalam
lembaran resmi, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan secara sah
berlaku dan mengikat untuk umum. Daya ikat dan daya guna dari Instruksi
Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus
Disease (Covid 19) bersifat mengikat sepanjang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang dan mempunyai dasar hukum yang kuat.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.441 KEL k
SH.441 KEL k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.441 KEL k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.441
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?