Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai
ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari tuhan yang diberikan kepada orang tuanya
untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa , oleh karena itu anak memerlukan perlindungan
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental dan sosial secara utuh yang
selaras dan seimbang. Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan
perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan,pencabulan,
pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain sehingga anak berhadapan dengan proses hukum
yang sama dengan orang dewasa. menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi
ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap
buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan masalah yang
digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach),
pendekatan Konseptual ( Conseptual approach) serta dianalisis dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menujukan Penerapan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual
tidak dapat diupayakan diversi. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA bahwa diversi hanya dapat
diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh ) tahun
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana pelecehan seksual
terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka dari
itu diversi tidak dapat diterapkan bagi Anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual, hakim
dalam memutuskan sanksi pidana Anak tetap harus memperhatikan keadaan mental dan hak-hak Anak
yaitu dengan memberikan sanksi yang diatur dalam Pasal 79 UU SPPA.