Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Penelitian ini bertujuan untuk membahas prinsip-prinsipn dan juga standar operasional prosedur yang harus diperhatikan oleh anggota POLRI dalam menangani unjuk rasa mahasiswa.
Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan masalah yang dipakai pendekatan teoritis dan pendekatan perundang–undangan, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer sebagai bahan acuan untuk melengkapi penulisan dan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis melalui teknik kualitatif.
Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak kekerasan tersebut tidak jauh berbeda dengan kejahatan lainnya, dari tahap penyelidikan sampai penyelesaian berkas perkara dan jika terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota Polri tersebut dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan baik pelanggaran disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana. Selain itu, upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh aparat kepolisian berupa pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi bagi setiap anggota Polri secara rutin, pemberian arahan pimpinan sebelum melakukan pengamanan, serta mengutamakan negosiasi dengan massa pengunjuk rasa.