Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penyebaran karya sinematografi begitu banyak pada masa ini, terkhususnya dalam saluran pada aplikasi Telegram, pemilik saluran tersebut menyebarkan karya sinematografi milik orang lain tanpa izin, dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan library research, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan penelitian, saat ini marak sekali pelanggaran hak cipta sinematografi, berupa penyebaran karya sinematografi tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta, hal ini tentu saja merupakan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta , tetapi untuk mencegah pelanggaran tersebut ada perlindungan yang diberikan Untuk melindungi karya Sinematografi, diantaranya : perlindungan hukum preventif dengan memberikan batasan dalam beberapa undang-undang seperti , UUHC dan UU ITE serta Peraturan Bersama MENKUMHAM dan MENKOMINFO tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Perlindungan hukum represif yang berupa upaya non-litigasi yang berfokus kepada upaya penyelesaian di luar pengadilan (Alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga Arbitrase), serta upaya litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan.(Gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga dan laporan penutupan konten dan/atau Hak akses). Akibat hukum yang diterima bagi pihak yang dirugikan, karena karyanya disebarkan adalah kerugian dan akibat hukum bagi Pihak yang melakukan pelanggaran pada karya sinematografi adalah dikenakan sanksi.