Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili dan memutus
suatu perkara tindak pidana perampasan jenazah covid-19 melaui putusan yang
dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis.
Hal ini memunculkan masalah yang ingin diteliti adalah 1) Bagaimanakah
pertanggungjawaban pelaku perampasan jenazah covid-19 menurut undang-undang
No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. 2) apakah pertimbangan
hakim dalam putusan terhadap pelaku perampasan jenazah covid-19 telah
memenuhi tujuan pemidanaan
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Tipe
penelitian besifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang dipergunakan
dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan dan
analisa bahan hukum metode destruktif sekaligus kualitatif.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah: Pertanggungjawaban pelaku
menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
adalah dipidanakan dan/atau denda, dan Pertimbangan hakim dalam putusan pelaku
perampasan jenazah Covid-19 yaitu pertimbangan yuridis serta pertimbangan non
yuridis dan adanya pertimbangan peran oleh para tersangka. Kemudian dalam hal
pertanggungjawaban pelaku lebih diperhatikan dalam hal ajaran penyertaan
dikarenakan perampasan jenazah Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh beberapa
orang dengan penyertaan serta Pertimangan hakim dalam menjatuhkan pidana
kedepannya lebih memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar
peristiwa atau kejadian ini tidak terulang kembali.