Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan
Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. dimana telah di tetapkan
seluruh 92 negeri yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di
dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13
Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai
negeri di Kabupaten SBB. Masalah dalam penulisan ini adalah Keberadaan negeri
dalam Peraturan Perundang-Undangan, akibat hukum Pengaturan Negeri dalam
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri terhadap negeri di Kabupaten Seram
Bagian Barat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).
Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa akibat Hukum Pengaturan
negeri dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. Terhadap negeri di Kabupaten
Seram Bagian Barat dalam Perda. Akibat adanya konflik norma antara ketidak
sesuaian antara Perda Nomor 11 Tahun 2019 penetapan 92 negeri pada Pasal 3
dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 syarat sah negeri dalam Pasal 4 ayat 3 yang
dalam konflik norma ada beberapa Pasal yang akan dibandingkan antara kedua
Perda tersebut ketiadaan harmonisasi antara produk hukum yang satu dengan yang
lain