Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagain Barat
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagain Barat

Obbie Y Samatuak - Nama Orang;

Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan
Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. dimana telah di tetapkan
seluruh 92 negeri yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di
dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13
Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai
negeri di Kabupaten SBB. Masalah dalam penulisan ini adalah Keberadaan negeri
dalam Peraturan Perundang-Undangan, akibat hukum Pengaturan Negeri dalam
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri terhadap negeri di Kabupaten Seram
Bagian Barat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).
Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa akibat Hukum Pengaturan
negeri dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. Terhadap negeri di Kabupaten
Seram Bagian Barat dalam Perda. Akibat adanya konflik norma antara ketidak
sesuaian antara Perda Nomor 11 Tahun 2019 penetapan 92 negeri pada Pasal 3
dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 syarat sah negeri dalam Pasal 4 ayat 3 yang
dalam konflik norma ada beberapa Pasal yang akan dibandingkan antara kedua
Perda tersebut ketiadaan harmonisasi antara produk hukum yang satu dengan yang
lain


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.437 SAM p
SH.437 SAM p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.437 SAM p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.437
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Peraturan Daerah
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?