Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang
merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan
penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental, dan
sosial secara utuh, serasi, selaras,dan seimbang. Selain itu anak merupakan
harapan orang tua yang sudah seharusnya mendapatkan pembinaan dari sejak
dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk dapat
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.Terlebih lagi
bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang
pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode
pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia. Pada
hakikatnya anak kerap berkonflik dengan lingkungan sosialnya, setiap hari
angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak semakin bertambah, terlebih anak
masih memiliki jiwa yang tidak stabil. Tidak jarang pula terdapat anak yang
berkonflik dengan hukum, diakibatkan perbuatan mereka yang dianggap salah
atau anti sosial oleh masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum kerap di
kaitkan dengan Juvenille deliquance atau kenakalan anak.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan
mekanisme dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
daklam proses penyidikan perkara anak. Metode yang digunakan dalam
menganalisis dan membahas yaitu penelitian hukum normatif yang
menggunakan bahan hukum sekunder sebagai data awal untuk kemudian
dilanjutkan dengan bahan hukum primer atau data lapangan. Ini berarti bahwa
penelitian yuridis normatif, dimana bahan hukum yang diutamakan berasal dari
studi kepustakaan, dengan mengandalkan buku-buku ilmiah seperti literaturliteratur ilmu hukum pidana, majalah-majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan penulisan ini
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dikeluarkannya Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) dalam proses penyidikan perkara anak dapat di
lakukan apabila berhasilnya kesepakatan Diversi sudah mendapatkan
penetapan pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan baru dapat di
keluarkannya Surat Penghentian Penyidikan sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan
Pemerintah nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan
Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.