Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pada masa sekarang ini, perjanjian yang memuat klausula baku antara
konsumen dengan pelaku usaha dapat dengan mudah kita temukan. Harus
diakui bahwa klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan.
Namun hal ini menutup proses negosiasi antara konsumen dengan pelaku
usaha sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan
tanggung jawabnya. Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen
memberikan solusi dengan memberikan wewenang kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu salah satunya melakukan pengawasan
terhadap klausula baku dalam hal ini BPSK kota Padang yang kemudian
menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian terhadap skripsi ini.
Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah mengenai pelaksanaan
pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen di Kota Padang, Serta hambatan yang dihadapi BPSK
kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman klausula
baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang.
Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan masalah secara
yuridis sosiologis. Pengumpulan data dengan studi dokumen serta melakukan
wawancara kepada instansi terkait dan menganalisis data dengan analisis
kualitatif.
Kesimpulan Penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa wewenang
pelaksanaan pengawasan klausula baku dijalankan secara pasif oleh BPSK
kota padang yakni menunggu adanya pengaduan dari masyarakat sedangkan
pengawasan secara langsung terhadap klausula baku belum dijalankan karena
terkendala peraturan atau ketentuan yang belum dibentuk oleh Kementerian
Perdagangan tentang bentuk atau form dari klausula baku yang dilarang
tersebut. Selain terkendala peraturan dari Kementerian Perdagangan, kendala
lain adalah kurangnya peraturan pelaksana dari pemerintah terkait klausula
baku, kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak nya sesuai dengan
UUPK, tidak adanya keterbukaan dan pemahaman dari sebagian pelaku usaha
tentang klausula baku.