Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penyidikan merupakan tahap sebelum masuk pada ranah peradilan, di tahap ini merupakan kewenangan dari penyidik untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pada suatu perkara yang diduga memiliki unsur pidana. Dalam penyidikan tindak pidana kehutanan khususnya pembalakan liar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dituntut bekerja harus secara profesional, artinya dalam kurun waktu tertentu penyidik harus menyelesaikan proses penyidikan serta berkas penyidikan tersebut harus lengkap seperti yang tertera dalam UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, pasal 39a penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara pada penuntut umum paling lama 90 hari. Das sein terkait UU diatas, terdapat salah 1 kasus pembalakan liar yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Kasus tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PPNS Kehutanan tetapi hasil penyidikan yang dilakukan dinyatakan tidak lengkap oleh Kejaksaan Maluku Tengah sehingga proses penyidikan diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.
Masalah yang dikaji dalam penulisan ini yaitu apa saja hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dan Metode yang digunakan dalam menganalisis dan membahas yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder. Yang berarti bahwa penelitian yuridis normatif, dimana bahan hukum yang diutamakan berasal dari studi kepustakaan, dengan mengandalkan Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku ilmiah seperti literatur-literatur ilmu hukum pidana, majalah-majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini.
Hasil penelitian didapatkan bahwa hambatan penyidikan yang dialami oleh PPNS Kehutanan dalam kasus pembalakan liar yaitu factor substansi/Undang-undang, SDM secara kualitas dan kuantitas, dan factor anggaran, selain itu didapatkan juga upaya upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara pembaharuan hukum, menambah jumlah PPNS Kehutanan, meningkatkan pengetahuan penyidikan tentang hukum kehutanan dan dilakukan sosialisasi tentang penggunaan DIPA.