Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea atau DoC
merupakan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak Di Laut China Selatan yang
dibuat dan disepakati oleh ASEAN dan China. Tujuan dibuatnya DoC adalah
untuk mengatur tingkah laku para pihak dalam menjaga kondusifitas di kawasan
LCS terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Faktanya, China
melakukan banyak tindakan agresif yang memancing adanya konflik di kawasan
LCS, hal ini menggambarkan bahwa DoC belum efektif untuk mengatur para
pihak sehingga berimplikasi dalam mempengaruhi kemampuan para pihak yang
lain untuk dapat mengelola sumber daya alam. Hal inilah yang kemudian
mendasari lahirnya keinginan penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian
tentang bagaimana Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yakni
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus
yang bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana Declaration
on Conduct of Parties in the South China Sea Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam.
Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea (DoC)
merupakan komitmen para pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan untuk
saling menghargai dan menahan diri untuk tidak menimbulkan tindakan-tindakan
yang mengancam sekaligus bersifat agresif di kawasan, serta agar dapat mengatur
proses penyelesaian sengketa Laut Cina selatan dengan baik. Cina, Brunei
Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam dalam kapasitasnya sebagai
negara-negara claimants dituntut bukan hanya melaksanakan hak yang diatur
dalam UNCLOS 1982 akan tetapi juga melaksanakan kewajiban untuk menjaga
kondusifitas kawasan yang secara luas adalah menjaga perdamaian dan keamanan
internsional berdasarkan ketentuan hukum internasional.